Pelangaran Terhadap UU ITE Tidak Harus Berakhir di Pengadilan – Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan

0
18

#Sobatkom tahukah kalian saat ini penyelesaian masalah ITE tanpa harus menempuh mekanisme peradilan.

Dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB)  yang diterbitkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan diteken bersama Kapolri serta Jaksa Agung ,sebagai pedoman implementasi dan buku saku pegangan aparat penegak hukum dalam penegakan pasal tertentu berkaitan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE

Menkominfo Johnny  G Plate  menyebut langkah ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana  sebagai ultimum remidium atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Pedoman Implementasi ini menyoroti delapan pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengalami revisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal sebagai UU ITE.

Pedoman ini juga sebagai  penjelasan tekait definisi, syarat  dan keterkaitan dengan perundang-udangan lain terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat.

8 pasal tersebut merupakan konten elektronik yang melanggar kesusilaan,konten perjudian, konten penghinaan dan pencemaran nama baik,konten pemerasan atau pengancaman, kabar bohong/hoaks,konten yang menyebarkan kebencian suku,ras,agama,antargolongan (SARA) serta konten yang menakut-nakuti dengan kekerasan, serta pemberatan sanksi  akibat kerugian tindak pidana.

(diskominfo/pb.ay/dok.ay/Ikp1)

Sumber Berita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here