ERA BARU DESENTRALISASI FISKAL Dilema dalam pelaksanaan desentralisasi terjadi …

0
11

ERA BARU DESENTRALISASI FISKAL

Dilema dalam pelaksanaan desentralisasi terjadi utamanya berkaitan dengan pelayanan publik dasar, meskipun tetap bisa dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya, namun pada prakteknya cukup sulit untuk dipenuhi. Hal ini lebih disebabkan bahwa pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah bermakna bertambahnya beban kewajiban pemerintah daerah. Pengalihan kewajiban dan fungsi tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya. Akan semakin kompleks lagi bila sebagian daerah enggan untuk menerima pelimpahan tugas tersebut serta suatu wilayah yang berada terpencil dan terdalam. Belum lagi masalah pembagian sumber keuangan serta SDM yang dapat menjadi pemicu disintegrasi.

Untuk memecahkan hal tersebut saat ini berlangsung Webinar Program Studi Ilmu Pemerintahan yang di gelar oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Brawijaya yang mengambil tema Bersiap Wujudkan Optimalisasi Pelayanan Publik Berkualitas.

Bupati Suprawoto saat menjadi Nara sumber Webinar menyampaikan, Pembangunan harus terjadi keseimbangan, keadilan dan terjadinya pemerataan agar tercipta kepuasan ditengah masyarakat. Dengan adanya otonomi yang luas ditingkat Kabupaten / kota dan tingkat desa yang didukung dengan keuangan melalui DAU/DAK dan Dana Desa akan menimbulkan trigger terhadap jiwa kewirausahan, tumbuh nya ekonomi, munculnya UMKM baru. Selanjutnya Pemerintah daerah mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima dengan mendekatkan / permudah pelayanan terhadap masyarakat baik perijinan melalui MPP – Mal Pelayanan Publik ataupun kepengurusan adminduk mulai dari dinas menjadi pelayan ke ketingkat kecamatan berkembang pelayanan selesai di tingkat desa. Kunci keberhasil pelayan publik adalah adanya dukungan pimpinan, sinergitas dan buang egosektoral.
(Prokopim/gtm/ KD1)

Sumber Berita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here