Satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Magetan karena adanya salah satu perusahaan penghematan energi (ESCO) yang terpilih dan diundang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk proyek berskala nasional tentang program penurunan emisi tingkat Nasional pada proyek ALCBT (Asia Low-Carbon Buildings Transition) di Jakarta pada tanggal 25-26 Juni 2026 di Gedung Diklat PLN Corporate University, Jakarta Selatan.
Kegiatan yang dihadiri lebih dari 60 peserta yang berasal dari berbagai perusahaan pemerintah dan swasta di tanah air ini didukung penuh oleh lembaga API Building dan lembaga Global Green Growth Institute (GGGI) dari Jerman.
Pendidikan dan Pleatihan dari kedua lembaga itu bertujuan untuk program peningkatan SDM Indonesia di bidang konservasi energi dan penurunan emisi karbon, khususnya pada program penghematan energi listrik nasional terutama pada seluruh gedung atau bangunan milik pemerintah atau BUMN yang dananya berasal dari anggaran APBN dan APBD.
Diklat proyek Asia Low – Carbon Building Transition (ALCBT) atau Transisi Bangunan Rendah Karbon Asia bertujuan untuk menyajikan strategi inovatif untuk mengubah bangunan yang sudah ada dan bangunan baru menuju netralitas karbon sebelum tahun 2050. Proyek ini menawarkan wawasan tentang praktik bangunan berkelanjutan yang meningkatkan kondisi kehidupan dan lingkungan di negara Kamboja, India, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.
Perlu diketahui bersama bahwa sektor bangunan dan konstruksi menyumbang sekitar 21% dari total emisi GRK. Sedangkan embodied carbon menyumbang sekitar 10% dari emisi GRK dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2060 yang utamanya berada di sebagian besar kawasan di Asia dan Afrika. Sedangkan untuk operasional gedung menyumbang sekitar 30% dari kebutuhan energi – lebih dari 20% pada Asia, dengan pendingin ruangan (AC) sebagai penyumbang terbesar.
Permasalahan itulah yang membuat pemerintah mengundang beberapa perusahaan ESCO (Energy Service Company) nasional yang salah satunya berasal dari Magetan, yaitu dengan salah satu representatif ESCO Harsari Putra, Adam Febranzah, M.T.,M.Eng, M.M., selaku R&D Director untuk menyiapkan perangkat teknis, perencanaan, desain sistem, dan kelembagaan untuk bangunan rendah karbon milik pemerintah dan swasta agar segera bisa diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan utama di sektor publik dan swasta.
Dengan 17 Hak Paten atas penemuan dan risetnya, ESCO Harsari Group memiliki inovasi untuk melakukan berbagai upaya jasa penghematan energi khususnya pada energi listrik dan pengolahan sampah pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah, atau swasta dan juga dunia industri di tanah air.
Founder ESCO Harsari, Bapak Suhargo yang pernah mendapatkan penghargaan energi prakarsa dari Kementerian ESDM pada tahun 2014 telah berhasil menerapkan skema ESPC (Energy Saving Performance Contract) atau kontrak berbasis kinerja penghematan energi yang telah diterapkan sejak tahun 2004 di empat pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh ESCO Harsari telah berkontribusi menurunkan emisi karbon setara 41.542 Toe CO2 atau sekitar penghematan energi 48,1 GWh.
Dalam hal ini, berbagai skema pembiayaan dalam proses penghematan energi atau Low Carbon telah disampaikan dalam diklat ALCBT. Setiap pemerintah daerah kodya atau kabupaten yang menggunakan jasa ESCO tidak perlu menyediakan anggaran khusus pada perusahaan jasa karena akan ditanggung oleh persentase dari keuangan hasil jasa penghematan energi yang telah dilakukan khususnya pada penghematan energi listrik Penerangan Jalan Umum (JPU) atau pengelolaan sampah di setiap Pemerintah Daerah atau dunia industri swasta yang berbasis oksidasi tinggi.
Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Bapak Rana Yusuf Nasir, CEO ESCO AP Building Skill Jakarta selaku pemateri diklat ESCO di Jakarta. Materi yang meliputi Fundamentals of Building Energy Efficiency and Management, Low Carbon Building Assessment, Energy Efficiency in Existing Buildings dan Financial Instruments & Market Mechanisms merupakan hal wajib yang harus dikuasai oleh setiap ESCO (Energy Service Company) di Indonesia.
Kesempatan emas ini harus diambil oleh pemangku kebijakan di setiap pemerintah daerah karena dengan adanya regulasi terkait penurunan emisi karbon UU No 16 tahun 2016 tentang Paris Agreement, Perpres No 110 tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dan kewajiban pemerintah untuk konservasi energi melalui PP No. 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi dimana pada Pasal 37 dan 41:
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi pada kegiatan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.”
Dengan demikian penghematan energi melalui konservasi energi untuk menurunkan emisi karbon telah menjadi wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut. (eaw)
