MAGETAN, Jurnal Warga – Halo warga Magetan! Ada kabar penting nih dari Pendopo Surya Graha. Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kita semua nantikan, Pemerintah Kabupaten Magetan, melalui Satgas MBG, baru saja memperkuat koordinasi dan memastikan program krusial ini berjalan mulus, transparan, dan tepat sasaran.
Pada Kamis, 13 Agustus 2026, suasana serius namun penuh semangat mewarnai Rapat Koordinasi Satgas MBG. Rapat ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, lho! Tujuannya jelas: menyatukan pandangan dan memperkuat sinergi antara semua pihak yang terlibat, terutama dalam operasional MBG di lapangan, di seluruh penjuru Kabupaten Magetan. Ini penting agar tidak ada lagi kebingungan dalam pelaksanaannya.
Aturan Main Jelas: SE Nomor 14 Tahun 2026 Jadi Panduan Utama!
Bupati Magetan, Ibu Hj. Nanik Endang Rusminiarti, M.Pd., langsung turun tangan. Beliau menegaskan bahwa semua pihak, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan, kini punya ‘kompas’ yang jelas: Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2026.
“Pedomannya adalah mempergunakan SE Nomor 14 Tahun 2026 yang baru diterbitkan pada 12 Agustus kemarin. Pembahasan-pembahasan sebelumnya mungkin terjadi karena SE ini belum turun. Namun sekarang aturan tersebut sudah jelas, sehingga SPPG wajib menggunakannya sebagai dasar pelaksanaan operasional,” tegas Bupati Nanik, memberikan kepastian bagi semua yang terlibat.
Pengadaan Bahan Baku: Kesempatan UMKM Lokal dengan Harga Setara Pasar!
Tak hanya soal regulasi, Bupati Nanik juga menyoroti hal krusial lainnya: mekanisme pengadaan bahan baku pangan. Bagaimana bahan-bahan berkualitas didapatkan untuk menu MBG ini?
Beliau menjelaskan, pasokan dapat diperoleh dari berbagai jalur kemitraan yang sah, seperti koperasi, asosiasi, atau bahkan langsung dari peternak lokal. Ini membuka kesempatan bagi UMKM dan petani di Magetan untuk turut berkontribusi dalam program mulia ini!
Namun, ada catatannya! Bupati menekankan pentingnya kesetaraan harga pasar. Jangan sampai ada perbedaan harga yang merugikan salah satu pihak. Tujuannya? Menjaga transparansi dan memberikan kepastian harga bagi pemasok lokal.
“Dari manapun perimbangannya apakah SPPG mengambil dari koperasi, asosiasi, atau peternak langsung harganya harus tetap sama dan sesuai ketentuan,” pungkas Bupati Magetan, mengingatkan agar semua fair.
Untuk memastikan janji itu terwujud, Dinas Peternakan mendapat ‘PR’ khusus. Mereka ditugaskan untuk mengontrol dan mengawasi harga bahan pangan yang dijual ke SPPG. Ini penting agar patokan harga yang sudah ditetapkan tidak ‘melenceng’.
“Oleh karena itu, ini menjadi tugas Dinas Peternakan untuk mengontrol dan mengawasi agar harga penjualan ke SPPG sesuai dengan patokan yang tertera,” tegasnya lagi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam program ini.
Siapa Saja yang Hadir?
Rapat penting ini bukan main-main, lho! Dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan, seperti Kapolres Magetan, Dandim 0804/Magetan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Magetan. Ini menunjukkan dukungan penuh dari berbagai elemen pemerintahan.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Drs. Welly Kristanto, M.Si., Wakil Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo, S.H., Korwil BGN Kabupaten Magetan, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta yang paling penting, para pengelola dan akuntan SPPG se-Kabupaten Magetan yang akan langsung mengimplementasikan program ini di tengah masyarakat.
Intinya, melalui rakor ini, Pemkab Magetan berkomitmen penuh untuk menjadikan program Makan Bergizi Gratis ini seragam, akuntabel, dan mengacu pada regulasi terbaru. Koordinasi lintas sektor diharapkan memastikan program ini berjalan lancar, makanan bergizi selalu tersedia, dan tata kelola bahan pangan transparan demi masa depan generasi Magetan yang lebih sehat!
