Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Tahap II di Wilayah Jawa Timur⁣ .⁣ Sahabat Humas…

0
33

Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Tahap II di Wilayah Jawa Timur⁣
.⁣
Sahabat Humas,⁣
Pemprov Jawa Timur gelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Tahap II di Wilayah Jawa Timur secara virtual, Kamis (04/02). ⁣
Rapat Evaluasi dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi oleh Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, serta Sekda Provinsi Jawa Timur dr. Ir. Heru Cahyono yang bertindak sebagai moderator. Rapat juga diikuti oleh Bupati/Walikota dan Forkopimda di 17 daerah se-Jawa Timur. ⁣
.⁣
Direktur RSUD Dr Soetomo dr. Joni Wahyuhadi dalam paparannya menyampaikan secara garis besar Provinsi Jawa Timur mengalami progress yang luar biasa selama masa pelaksanaan PPKM Tahap II. Positif rate sebelum PPKM 20%, setelah PPKM turun menjadi 18%. Tren kasus Covid-19 di Jawa Timur selama PPKM yang sebelumnya mencapai 1004 kasus, setelah PPKM turun menjadi 679. Begitu pula kasus sembuh, sebelumnya 618, setelah PPKM naik menjadi 814. Adapun metode terapi plasma convalescent berdasarkan riset pasien membaik juga mengalami kenaikan.⁣
.⁣
Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya dalam arahannya akan mengedepankan penanganan Covid-19 menggunakan pendekatan komunitas terutama yang berada di zona rawan, serta memerintahkan jajarannya untuk sosialisasi Protkes secara masif. Penegakan Protkes dan PPKM dengan mendukung program kampung tangguh, pembagian masker, covid hunter dan ops yustisi bersama Polisi dan Satpol PP.⁣
.⁣
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggarisbawahi beberapa catatan yang sudah dipaparkan, beliau mengapresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran. ” Apa yang dilakukan bersama bisa memberikan referensi bahwa ada hasil PPKM selama 3 minggu, saya sangat mengapresiasi dan terima kasih atas kerjasama selama ini” terang Khofifah.⁣
.⁣
Adapun beberapa catatan yang digarisbawahi diantaranya :⁣
1. Revitalisasi Kampung tangguh dengan inovasi harus diprioritaskan⁣
2. Tidak perlu melockdown, akan tetapi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) jika harus dilakukan. ⁣
3. Pengetatan pendampingan di pasar-pasar agar pesan tersampaikan ke masyarakat⁣
(Lanjut kolom komentar)

Sumber Berita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here