DPRD Magetan: Kemiskinan dan Pengangguran Jadi PR Pemkab

0
19

Magetan (beritajatim.com) – Panitia Khusus DPRD Magetan menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Magetan di tahun 2021. Keduanya, tidak memenuhi target dan hal itulah yang menyebabkan angka sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Dalam pertemuan kedua, pada ruang Bangar gedung DPRD Rabu 12 April 2022, hadir Sekda Hergunadi, Kepala Bappeda Elmy Kurniarto. Juga jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemkab.

Joko Suyono, Ketua Pansus mengaku masih baru dua kali pembahasan. Pihaknya belum bisa menyimpulkan atau memunculkan rekomendasi apapun. “Masih terlalu dini,” katanya kepada beritajatim.com, Jumat (15/4/2022).

Pihaknya menyoroti dua poin. Yaitu, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magetan tahun 2021, disebutkan angka kemiskinan tahun 2021 menembus 10,66 persen. Persentase tersebut tidak bisa mencapai target tahun 2021, yaitu 9,71 persen.

Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2021 sebesar 3,86 persen. Itu belum mencapai target dari rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada angka 2,85 persen.

“Dua indikator tersebut, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka ini akhirnya mengakibatkan SiLPA tahun 2021 yang nominalnya besar yaitu Rp 363 miliar,” ungkap dia.

Dua poin di atas, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang menjadi PR eksekutif (Sekda dan kepala OPD) dalam rapat Pansus DPRD mendatang. [fiq/suf]



Sumber Berita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here